Oleh : Tim Taruna Muslim (ikhwan)
“Ada sejumlah kebijakan dan perilaku negatif Ahok selama menjalankan jabatan dan fungsinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan berbagai masalah serius,” ujar Habib Rizieq. Beliau menyebutkan, antara lain:
• Yang pertama, kerasahan umat Islam DKI Jakarta atas agama Ahok yang non Islam yang akan naik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
• Kedua, keresahan masyarakat Tionghoa di Jakarta dan daerah lainnya, karena sikap arogansi Ahok bertentangan dengan falsafah masyarakat Tionghoa yang ramah lagi santun, sehingga dikhawatirkan akan bisa menimbulkan dan menyulut aksi anti Cina di Indonesia.
• Ketiga, keresahan umat beragama di Jakarta atas wacana yang pernah dilontarkan Ahok terkait penghapusan status agama di KTP warga DKI Jakarta.
• Keempat, penghinaan terhadap agama Islam juga agama yang lain yang mana Ahok mengatakan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci.
• Kelima, menggusur dua masjid di TIM (Taman Ismail Marzuki) dan Jatinegara.
• Keenam, merubah pakaian seragam sekolah muslim/ah pada hari Jum’at dari baju muslim menjadi pakaian adat.
• Ketujuh, wacana Ahok untuk merubah jam sekolah menjadi jam 9 pagi yang nantinya akan menyebabkan anak-anak umat Islam tidak lagi bangun shubuh.
• Kedelapan, mengurangi bantuan terhadap majelis taklim dari 900 majelis taklim menjadi 80 majelis taklim.
• Kesembilan, mengurangi kuota untuk bantuan pembangunan masjid dari 1.000 Masjid selama 1 tahun menjadi 300 masjid selama 1 tahun.
• Kesepuluh, menghapuskan bantuan untuk madrasah dan sekolah Islam.
• Kesebelas, menghentikan bantuan makan untuk jamaah haji DKI Jakarta di tahun 2014.
• Kedua belas, mendukung pembangunan Gereja yang tidak sesuai dengan peruntukan.
• Ketiga belas, menempati posisi-posisi ketua lembaga-lembaga keislaman di bawah Pemda DKI Jakarta.
• Keempat belas, banyak kemaksiatan dan kemunkaran yang dilakukan Ahok salah satunya akan melokalisasi tempat prostitusi/pelacuran.
• Kelima belas, penghinaan Ahok terhadap ormas Islam yang menuntut penutupan semua tempat pelacuran dengan menyebutnya sebagai ormas munafik.
• Keenam belas, tidak bisa mengayomi dan turun ke warga DKI Jakarta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
• Ketujuh belas, penyalahgunaan jabatan untuk misi Kristenisasi dengan kedok lelang jabatan sehingga lurah-lurah non Islam menjadi lurah di tengah warga yang mayoritas beragama Islam. Ia juga sudah melelang jabatan Kepala Sekolah Negeri se DKI, saat ini di Jakarta Barat saat saja 80% kepala sekolah negeri beragama Kristen.
• Kedelapan belas, arogansi Ahok terhadap PNS dari jajaran pemda DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, bahkan pernah memarahi mereka dengan menyebutnya sebagai “binatang”.
• Kesembilan belas, penghinaan Ahok terhadap para anggota DPRD DKI Jakarta dengan menyebut mereka sebagai pemeras dan tukang palak serta suka memperbudak Pemda sebagaimana dilansir oleh berbagai media cetak dan elektronik.
•
Kedua puluh, penghinaan Ahok terhadap rakyat dan pejabat di Jakarta dengan mengatakan “Bajingan di Jakarta mulai dari rakyat jelata hingga pejabat” yang dimuat
Tribunnews.com, Kamis, 4 September 2014.
• Kedua puluh satu, tidak legitimate karena Ahok bukan pilihan mayoritas warga DKI Jakarta. Terpilihnya Ahok hanya karena satu paket dengan Jokowi yang memiliki pencitraan dan elektabilitas tinggi. Itu pun yang memilih Jokowi-Ahok hanya sepertiga warga Jakarta.
• Kedua puluh dua, melanggar konstitusi dengan menerbitkan Instruksi Gubernur No 67 tahun 2014, saat menjabat Plt. Gubernur DKI Jakarta ketika Jokowi cuti untuk Pilpres, yang berisi tentang pelarangan penjualan hewan kurban di tempat umum dan pemotongannya di halaman sekolah dan masjid serta fasilitas publik lainnya pada saat hari raya Idul Adha.
• Kedua puluh tiga, melanggar kearifan lokal karena penjualan hewan kurban di tempat umum dan pemotongannya di halaman sekolah dan masjid serta fasilitas publik lainnya pada saat hari raya Idul Adha adalah sudah menjadi tradisi umat Islam Indonesia sejak ratusan tahun lalu.
• Kedua puluh empat, menodai Islam karena keputusan tersebut telah menghina syariat kurban yang menjadi bagian penting dari syiar Islam.
• Dan yang kedua puluh lima, penyebab terjadinya kerusuhan Tanah Abang dan insiden DPRD sebagai akibat dari keputusan kontroversialnya tersebut.
“Itu semua sudah cukup menjadi alasan mengapa umat Islam khususnya warga DKI Jakarta untuk menuntut Ahok dilengserkan. Dan sudah cukup alasan bagi DPRD Jakarta untuk menggunakan hak interplasi, hak angket, dan hak impeacment kepada Kemendagri lalu meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) agar Ahok diberhentikan,” pungkas Habib Rizieq.
DAYA UPAYA UNTUK LENGSERKAN AHOK
Berbagai macam usaha yang telah dilakukan warga Jakarta utuk menolak kenaikan Ahok menjadi seorang gubernur dikarenakan begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan olehnya. Diantaranya munculnya berbagai macam pemasalahan dalam hal tempat ibadah, peraturan gubenur yang tidak sejalan dengan agama islam, sampai penghapusan keterangan agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dalam sebuah media masa telah diterbitkan sebuah judul “Meresahkan!Ahok Bilang: Saya sudah Muak Bercerita Soal Agama”. Pada posting di media masa ini di uraikan beberapa dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh Ahok yang di publikasikan oleh media masa ini menurut FPI (Front Pembela Islam). Ahok melaporkan surat rekomendasi pembubaran FPI ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa 11 November 2014 kemarin. Akan tetapi FPI pun tak tinggal diam. Ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab itu pun kini mempolisikan Ahok.
Berikut adalah kutipannya:
1. Meresahkan
FPI mengecam pernyataan Ahok kala awal 2013 lalu yang dinilai mencampuradukkan agama dengan politik. FPI menilai komentar Ahok itu telah meresahkan masyarakat.
“Menurut saya bagus tidak mencampurkan agama dengan politik. Ahok mengatakan dia kafir itu hak dia. Cuma, kita memberikan pandangan, perbaikan akhlak pun sangat penting,” kata Ketua FPI DKI Jakarta Habib Salim Umar Al Attas alias Habib Selon 21 Februari 2013 lalu.
Sebelumnya, Ahok menyatakan, agar tidak mengaitkan masalah akhlak dengan kinerja pemerintahan dan pembangunan. Menurutnya, masalah etika, moral dan akhlak adalah urusan agama.
“Jadi jangan ngomong agamalah, capek sudah saya ngomong agama. Jadi kita kerja sajalah. Silakan cap saya ini sekuler, kafir nomor satu, paling bejat. Ini saya udah kafir, sekuler lagi. Saya sudah muak bercerita soal agama, soal akhlak, kita buktikan perbuatan sekarang,” kata Ahok.
Walau begitu, Ahok mengaku sebagai pribadi yang tetap menjalankan ibadah dan keyakinan yang dianutnya. “Kalau saya ke Gereja tiap minggu, itu urusan saya. Saya takut karena ada Surga. Saya juga tidak tahu ada atau tidak surga itu, ya saya percaya saja,” pungkas Ahok sembari tertawa.
Berikutnya: Arogan…
2. Arogan
Tercatat sudah beberapa kali massa FPI mendatangi Balaikota Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka, menolak Ahok naik pangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Dengan memperhatikan dan menimbang berbagai alasan, DPD FPI Jakarta, telah mengeluarkan maklumat yang isinya antara lain, pertama DPD FPI DKI Jakarta menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta,” bunyi pesan tertulis yang diterima
Liputan6.com 22 September 2014 malam.
Pada 24 September 2014, massa FPI pun mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta. Dalam aksinya, FPI memprotes gaya bicara Ahok yang keras. Hal itu dianggap tidak pantas dilakukan apalagi sebagai pemimpin Ibukota.
“Ahok asal ngejeplak saja ngomongnya. Tidak pantas seorang pejabat arogan memimpin Jakarta,” ucap seorang orator.
Setelah beraksi pada 24 September, massa FPI kembali menyambangi Balaikota, Jakarta pada 3 Oktober 2014 lalu. Unjuk rasa yang dihujani batu dan kotoran hewan oleh massa FPI bercampur gas air mata dari petugas kala itu berbuntut panjang. Anarkis.
Bahkan 1 awak FPI, Habib Novel yang diduga kuat sebagai aktor yang menggerakan massa hingga berlaku anarkis diburu polisi dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Buntutnya, 21 anggota FPI menyandang status tersangka.
Lalu apa kata Ahok soal aksi anarkis massa FPI? “Yah itu sih hak demokrasi orang mau demo oke-oke saja,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu 10 Oktober 2014 lalu.
Berikutnya: Menyalahgunakan Kekuasaan…
3. Menyalahgunakan Kekuasaan
FPI tak terima dengan aksi Ahok yang merekomendasikan pembubaran ormas tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka pun balik melaporkan pria berkacamata tersebut ke Polda Metro Jaya.
Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito menyatakan keberatan dengan sikap Ahok yang dinilainya sengaja memanfaatkan kekuasaan dan wewenang sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta terkait rekomendasi pembubaran FPI.
“Dia (Ahok) menggunakan kekuasaan dan wewenangnya membawa-bawa surat ke Mendagri ke Menkumham untuk membubarkan FPI. Ada urusan apa itu dengan Ahok?” ucap Sugito, Rabu (11/11/2014).
Tak berhenti di situ, FPI juga mengajukan permohonan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jabatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sementara Ahok masih tak terpengaruh dengan ancaman tersebut. “Terserahlah, gue mah mau kerja saja, pusing banget, kurang kerjaan gitu dia (FPI),” ujar Ahok.
Berikutnya: Ahok Seenaknya…
4. Seenaknya (semau gue)
Salah satu yang melandasi FPI menolak naik pangkatnya Ahok adalah soal larangan penjualan hewan kurban di trotoar jalan. Kebijakan itu memang dikeluarkan lewat Instruksi Gubernur nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelarangan Menjual Hewan Qurban
“Ahok sudah kurang ajar. Dia dengan seenaknya mengeluarkan instruksi gubernur tentang larangan menjual kambing qurban,” kata seorang pemimpin FPI saat berorasi di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu 24 September 2014.
Lalu apa kata Ahok? Dia mengatakan, permintaan pelarangan menjual hewan kurban itu datang sendiri dari beberapa pihak sekolah dasar (SD) di Jakarta. Karena mereka tak ingin pemotongan atau peternakan hewan itu dilihat anak-anak dan mengganggu psikologis mereka dalam belajar di sekolah.
Barulah, kata Ahok, akhirnya Dinas Peternakan DKI Jakarta mengajukan pembuatan Instruksi Gubernur (Ingub) yang melarang pemotongan hewan di halaman SD dan ditandatanganinya sebagai Plt Gubernur saat itu.
“Ngapain saya yang ngelarang? Kurang cerdas fitnahnya,” ucap Ahok.
Menurut sumber :
UPAYA DARI BERBAGAI ORGANISASI ISLAM UNTUK MENURUNKAN AHOK
Gerakan Masyarakat Jakarta menolak Ahok, saat berjalan kaki dari bundaran HI ke Gedung DPRD DKI
1. Upaya Melengserkan Ahok Oleh Fahmi Tamami
Untuk aksi sejuta umat bersama Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) dalam menolak Basuki Purnama (Ahok) jadi Gubernur DKI Jakarta, organisasi Forum Silaturahmi Ta’mir Masjid dan Musholla Indonesia (Fahmi Tamami) sudah mengkoordinasikan ribuan masjid agar pengurus dan jamaahnya bisa mengikuti aksi yang akan digelar Senin 10 November 2014 besok.
“Kita sudah minta tandatangan dan stempel ke setiap DKM masjid. Kita rencanakan miminal ada 1000 masjid di Jakarta ini yang mendukung gerakan penolakan Ahok jadi Gubernur,” ujar Ustaz Luthfi Zubaidi, Sekjen Fahmi Tamami
2. Alasan JAS menolak Ahok
Ahok telah membuat membuat resah umat Islam di Jakarta. Hal ini didasarkan dengan banyaknya kebijakan dari Basuki Tjahaja Purnama yang bertentangan dengan syariat Islam seperti pelarangan melaksanakan ibadah qurban di tempat-tempat yang selama ini menjalankan ibadah qurban, ditambah dengan sikap arogan dan permusuhannya terhadap umat islam dengan beraninya menantang Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini sudah berkontribusi untuk Islam dengan gerakan amar ma’ruf nahi munkar.
Berikut Alasannya :
Pertama, menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta di dasarkan bahwa umat Islam haram dipimpin oleh pemimpin yang bukan Muslim.
Kedua, menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama karena Penghinaannya terhadap syariat Islam dan upaya –upaya untuk melemahkan syariat Islam seperti ibadah qurban.
Ketiga, menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama karena tidak memiliki akhlak yang mulia sebagai mana kita lihat dari ucapan-ucapannya yang tidak memberikan pendidikan kepada umat Islam.
Disunting oleh : Azam Abdurrahman, Muhammad Jihad, dan Paibo Rusdi
